7-21 Januari, Pemko Banda Aceh Gelar Asistensi DPA-SKPK

Banda Aceh – Untuk melaksanakan amanat dari Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, Pemerintah Kota Banda Aceh melalui Badan Pengelolaan Keuangan Kota Banda Aceh menggelar  Asistensi Dokumen Pelaksanaan Anggaran  (DPA) Satuan Kerja Perangkat Kota (SKPK) Tahun Anggaran  2019  yang di laksanakan Senin, 7  s.d  21 Januari 2019 di Aula Gedung C Lantai II Sekretariat Daerah Kota Banda Aceh.

Dengan tema “ Melalui Asistensi DPA – SKPD TA. 2019  Kita Wujudkan Pengelolaan Keuangan Yang Amanah Menuju Banda Aceh GEMILANG Dalam Bingkai Syariah”  dibuka secara resmi oleh Wakil Walikota Banda Aceh Drs. H. Zainul Arifin  di Aula Gedung C Lantai II Sekretariat Daerah Kota Banda Aceh.

Dalam sambutannya Bapak Wakil Walikota Banda Aceh   berharap TAPK dan SKPK agar serius dalam melakukan asistensi ini, sehingga pelaksanaan asistensi dapat terlaksana secara tepat guna, tepat waktu dan dapat dipertanggungjawabkan.

Bapak Wakil walikota meminta  kepada seluruh SKPK agar segera menyusun Rencana Umum Pengadaan (RUP) sehingga pelaksanaan proses tender kegiatan akan segera dapat dilakukan guna untuk menghindari keterlambatan dalam pelaksanaan program kegiatan yang telah direncanakan terutama terhadap kegiatan yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Insentif Daerah (DID), yang jadwal pelaksanaan penyaluran dana tersebut diatur sangat ketat dan diharuskan memenuhi persyaratan tertentu baik terhadap kesiapan dokumen yang diperlukan maupun penyerapan dana yang telah direalisasikan secara triwulan sesuai dengan tahapan penyelesaian kegiatan yang direncanakan. Dan apabila tahapan laporan penyelesaian kegiatan yang ditentukan tersebut tidak terpenuhi maka sisa dana berikutnya tidak akan disalurkan lagi dikarenakan tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan, sehingga berdampak terhadap likuiditas kas Pemerintah Kota Banda Aceh dalam merealisasikan pembayaran belanja yang telah ditetapkan.

Bapak Wakil walikota juga mengingatkan kepada seluruh kepala SKPK bahwa Tahun Anggaran 2019 adalah tahun yang sulit dan sarat dengan tantangan, oleh karena terjadinya penurunan pendapatan daerah Pemerintah Kota Banda Aceh yang bersumber dari Dana Transfer berupa Dana Bagi Hasil Pajak/Dana Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Insentif Daerah (DID), dan Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA), dengan turunnya pendapatan tersebut, akan mengganggu kemampuan fiskal Pemerintah Kota Banda Aceh, sehingga alokasi anggaran untuk program-program yang sebelumnya telah direncanakan melalui RPJM dan RKPK menjadi terbatas.

Turut hadir pada acara pembukaan tadi antara lain Sekdakota Banda Aceh Ir. Bahagia, DIPL,SE, para Asisten, Kepala Dinas/Badan/Bagian, Sekretaris dan Camat dalam lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh.