Pemerintah Kota Banda Aceh menyampaikan RKUA dan RPPAS kepada DPRK Banda Aceh

Pemerintah Kota Banda Aceh menyampaikan Rancangan Kebijakan Umum APBK (RKUA) dan Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (RPPAS) tahun 2018 kepada DPRK Banda Aceh, Jumat (21/7/2017).

Sekda Kota Banda Aceh, Ir. Bahagia,Dipl, SE menyampaikan belanja daerah Kota Banda Aceh tahun 2018 diproyeksikan sebesar Rp1.133.551.776.194 yang terdiri dari belanja langsung Rp509.277.478.473 dan belanja tidak langsung sebesar Rp624.274.297.721.

“Tahun 2018 adalah tahun pertama kepemimpinan Walikota Banda Aceh, Amunillah Usman, maka kebijakan umum anggaran diarahkan untuk mendukung pencapaian visi terwujudnya Kota Banda Aceh yang gemilang dalam bingkai syariah,” ujar SekdaKot Banda Aceh.

Rincikan pendapatan daerah Kota Banda Aceh pada 2018 yang bersumber dari PAD, Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah direncanakan sebesar Rp. 1.142.851.776.194 atau turun sebesar 8,40 persen dari target pendapatan daerah pada 2017.

“Untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun Anggaran 2018 diproyeksikan meningkat sebesar Rp. 23.997.000.000 atau 9,98 persen dari target 2017. Adapun sumber penerimaan PAD terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, Zakat, dan Lain-lain PAD yang Sah. Total proyeksi PAD sebesar Rp 264.435.164.073”.

Dana Perimbangan pada tahun anggaran 2018 diproyeksikan sama dengan 2017 yakni sebesar Rp. 763.384.067.000 terdiri dari Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak Rp. 35.615.752.000, DAU Rp. 602.292.108.000, dan DAK Rp. 125.476.207.000. “Sementara Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah diproyeksikan sebesar Rp.115.032.545.121,”.

“Sementara Pembiayaan Daerah terdiri dari Penerimaan Pembiayaan Daerah yang diproyeksikan sebesar Rp. 5.000.000.000, dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah Rp. 14.300,000,000,”.

Untuk mewujudkan visi tersebut, maka perlu adanya prioritas, yaitu Pemahaman dan pengamalan Syariat Islam, tata kelola pemerintahan yang baik dan reformasi birokrasi, ekonomi kerakyatan dan penanggulangan kemiskinan.

Kemudian pendidikan, pemuda dan olahraga, kesehatan, infrastruktur perkotaan berbasis bencana dan lingkungan hidup, pariwisata, seni dan budaya, serta pengarusutamaan gender (PUG).

”Kedelapan prioritas tersebut dijabarkan lebih lanjut melalui program dan kegiatan sesuai dengan prioritas pembangunan daerah dan pembangunan nasional untuk masing-masing urusan melalui program/kegiatan SKPK dan dituangkan ke dalam plafon anggaran sementara,”.

Ketua DPRK Banda Aceh Arif Fadillah menyebutkan dengan penyusunan R-KUA dan R-PPAS merupakan salah satu tahapan dalam penyusunan APBK. ”Hal ini sesuai dengan ketentuan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007,” katanya.

”R-KUA dan R-PPAS ini disampaikan oleh kepala daerah kepada dewan untuk selanjutnya dibahas bersama-sama antara TAPK dan Badan Anggaran Dewan, dan pada waktunya nanti akan disepakati menjadi KUA dan PPAS APBK Banda Aceh tahun anggaran 2018,”.

 

Referensi : acehterkini.com

Updated: 4 October 2017 — 11:13
BPKK Kota Banda Aceh © 2017 Frontier Theme
Informasi untuk seluruh SKPD dan Pihak Ketiga, bahwa untuk melihat informasi SP2D yang sudah dicairkan oleh Bank, bisa dilihat pada menu e-SP2D..!!!