RAPAT EVALUASI PENDAPATAN ASLI DAERAH

Banda Aceh, Pemerintah Kota Banda Aceh melakukan rapat evaluasi pendapatan asli daerah (PAD) di ruang rapat Balai Keuruekon Sekratariat Kota Banda Aceh membahas tentang perkembangan capaian kinerja atas realisasi penerimaan PAD sampai dengan Juni 2020 Tahun Anggaran 2020.

Rapat dipimpin oleh Bapak Tarmizi Yahya, MM selaku Asisten Administrasi Umum dengan memaparkan hasil evaluasi dari SKPD Pengelola PAD.

No DINAS/BADAN REALISASI DEVIASI
1 BPKK 33,49% -16,5%
2 Dinas Pendidikan dan kebudayaan 5,19% -44,8%
3 Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan 9,35% -40,7%
4 Baitul Mal 36,76% -40,7%
5 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 36,76% -34,5%
6 Dinas Pemukiman Rakyat dan Kawasan Pemukiman 40,54% -9,5%
7 Dinas Perhubungan 28,45% -21,6%
8 Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Keindahan Kota 22,73% -27,3%
9 Dinas Pangan, Pertanian, Kelautan dan Perikanan 54,11%  
10 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Unit Pelaksana Teknis Dinas UPTD Pasar 15,91% -34,1%
11 BLUD UPTD Pasar 44,21% -5,8%
12 BLUD RSUD Meuraxa 41,93% -8,1%

 

Untuk realisasi Pajak Bumi Bangunan dari 9 kecamatan tingkat capaiannya masih di bawah 20%, yang seharusnya sudah mencapai 50% per Juni 2020 ini.

Kepada Badan Pengelolaan Keuangan Kota Banda Aceh mengatakan bahwa target Pendapatan Asli Daerah pada pembahasan ini menggunakan target pada APBD murni bukan target PAD Recofersing, hal ini sesuai dengan rapat evaluasi yang lalu. Hambatan pada BPKK dalam pencapaian target PAD adalah untuk Pajak Hotel pada masa pandemi ini tingkat hunian di hotel masih sangat kurang, Tim dari BPKK sudah melakukan pendekatan menerapkan kelonggaran untuk tidak menghapus pajak namun tidak memberikan denda serta dapat mencicil pajak tertunggak tersebut. Sehingga di akhir tahun anggaran di harapkan dari Pajak Hotel dapat terealisasi 90% dari target yang ditetapkan. Untuk Pajak Restoran, BPKK optimis dapat mencapai 100% pada akhir tahun anggaran dan juga melakukan pendekatan dengan memberikan kelonggaran pencicilan pajak bulan April dan Mai. Sedangkan untuk realisasi pajak hiburan pada masa pandemi ini sangat berdampak, dimana objek pajak hanya pada arena permainan, dan dimasa pandemic Covid 19 tutup. Namun terdapat komitmen dari Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran secara mencicil dan dengan keringanan denda. Dengan adanya komitmen ini di harapkan dapat terealisasi 100% pada akhir tahun anggaran. Dari sektor pajak reklame, BPKK optimis dapat mencapai 100% pada akhir tahun anggaran nanti. Penerimaan dari Pajak Penerangan Jalan Umum (PPJU), sampai saat ini masih berjalan normal sehingga diperkirakan akan dapat tercapai 100%. Realisasi Pajak Parkir terdapat deviasi 0,03% dan optimis dapat tercapai 100% pada akhir tahun anggaran nanti. Untuk Pajak BPHTB terkendala akan nilai NJOP yang telah lama tidak di revisi, namun BPKK telah bekerjasama dengan BPN dalam penentuan NJOP berdasarkan ZNT (Zona Nilai Tanah) yang terkoneksi ke BPN. Selain itu hambatan dalam pencapaian pajak BPHTB ini adalah pembelian asset yang kurang diakibatkan masa Covid 19 saat ini. Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan terdapat deviasi sebesar 30%, dari tren yang sudah ada, masyarakat baru membayar pajak PBB pada masa akan jatuh tempo. Namun BPKK juga melakukan kajian-kajian untuk dapat menerapkan pemutihan utang pajak PBB, sehingga di harapkan dapat meningkatkan minat masyarakat untuk membayar pajak PBB.

Sekretaris daerah (Ir Bahagia Dipl SE) mengatakan Pada masa pandemic ini beberapa pendapatan kemungkinan akan berkurang. Jika di realkan seperti target semula maka akan berdampak pada belanja daerah, sangat riskan jika PAD ternyata tidak tercapai sedangkan kegiatan telah dilaksanakan. Sehingga perlu di evaluasi kembali Objek PAD yang memang tidak mungkin dicapai, namun harus di tingkatkan pada objek yang lebih mungkin tercapai. Mulai minggu depan evaluasi PAD dijawalkan per SKPD sehingga lebih fokus untuk strategi, kendala dan kebutuhan dari masing-masing SKPD pengelola PAD.

Wakil Walikota (‎Drs. H. Zainal Arifin) mengatakan Untuk pengutipan PAD harus ada landasan hukum yang jelas, karena apabila tidak terdapat landasan hukum maka akan timbul reaksi-reaksi dari masyarakat. Untuk meningkatkan Target kemajuan PAD masing-masing SKPD untuk dapat membuat strategi yang akan di lakukan dan usul saran agar tertulis sehingga pada rapat berikutnya dapat lebih fokus per SKPD. Untuk dinas PUPR agar dapat dilakukan pemutihan pada izin bangunan berdasarkan regulasi yang ada sehingga izin bangunan yang sudah terbangun dapat di ambil retribusinya. Untuk rumah kos agar para camat dapat menginvetarisir dan dibuat regulasinya sehingga dapat di kutip oleh pemda atau desa. Pajak reklame agar ditertibkan tempat-tempat pemasangan reklame dan untuk titik strategis agar dapat di tender (sewa titik). Kios-kios yang berada di Perbasi sudah ada solusi dan agar segera ditindaklanjuti. Demikian juga untuk aset-aset pemko lainnya agar dibuat dasar hukumnya. Jika ada permasalahan agar dikoordinasikan dengan atasan jangan langsung ke Walikota. Permasalahan pada Baitul Mal tentang zakat dan pajak itu merupakan kewenangan pusat, namun sudah diusulkan oleh DPRA. Potensi yang ada dapat disosialisasikan agar pembayaran di lakukan ke Baitul Mal Kota Banda Aceh. Rapat evaluasi selanjutnya Kepala SKPD harus hadir.