BeritaPengumuman

WTP ke 13: Kado Terindah 4 Tahun Kepemimpinan Amin – Zainal

Banda Aceh – Empat tahun sudah pasangan Aminullah Usman – Zainal Arifin memimpin Kota Banda Aceh. Banyak perubahan yang telah dilakukan oleh pasangan hasil pemilihan umum 2017 tersebut. Mulai dari pembenahan di bidang birokrasi dan pelayanan publik hingga perbaikan sarana dan prasarana kota.

Badan Pengelolaan Keuangan Kota Banda Aceh sebagai salah satu instansi yang berada dalam lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh berkomitmen untuk mendukung visi walikota tersebut. Sebagai Organisasi Perangkat Daerah yang bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan dan aset Kota Banda Aceh, BPKK dituntut untuk terus melakukan berbagai inovasi.

BPKK selaku koordinator PAD Kota Banda Aceh menyusun bermacam strategi untuk memaksimalkan potensi pendapatan daerah. Diantaranya dengan menggandeng Bank Aceh Syariah untuk mewujudkan sebuah sistem yang mampu melakukan monitoring transaksi secara real time pada usaha milik wajib pajak. Kehadiran sistem monitoring pajak online tersebut diharapkan mampu mendongkrak realisasi PAD Kota Banda Aceh.

Kepala BPKK Banda Aceh M. Iqbal Rokan menyebutkan bahwa sektor ekonomi merupakan salah satu fokus utama Pemko Banda Aceh dibawah komando pasangan Amin-Zainal selain agama dan Pendidikan. “Dan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat Banda Aceh, BPKK siap bekerja ekstra menggali setiap potensi PAD sebagai modal mewujudkan peningkatan ekonomi rakyat.” Ujarnya.

Selain itu, Pemerintah Kota Banda Aceh terus berupaya agar penyusunan belanja daerah berorientasi pada pencapaian hasil dan peningkatan proporsi belanja untuk kepentingan dan kebutuhan masyarakat Kota Banda Aceh. Berdasarkan data yang dihimpun dari aplikasi Simpang Keudah, persentase belanja publik Kota Banda Aceh sejak tahun 2017 selalu berada pada angka diatas 55 %. Bahkan ketika pandemi covid-19 pada tahun 2020, belanja publik Kota Banda Aceh menyentuh angka 60,34% dari total APBK Banda Aceh sebesar 1,36 Triliyun rupiah.

Dalam melaksanakan tugas mengelola keuangan kota, BPKK Banda Aceh juga melakukan pembinaan kepada setiap OPD terkait pelaporan keuangan. BPKK juga berhasil membangun sejumlah sistem informasi dan aplikasi untuk mewujudkan tata kelola keuangan yang baik.

“Kehadiran sistem informasi seperti Sigolabang, SIPKD, juga aplikasi Simpang Keudah merupakan komitmen Pemerintah Kota Banda Aceh terhadap akuntabilitas, efisiensi, serta transparansi dalam hal pengelolaan keuangan,” Ungkap M. Iqbal Rokan, Kepala BPKK Banda Aceh.

Sukses Pertahankan WTP

Berkat tata kelola dan sistem pelaporan keuangan yang baik itulah, Banda Aceh sukses mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebanyak 13 kali berturut-turut.

“Alhamdulillah, Kota Banda Aceh pada tahun ini berhasil mempertahankan WTP ke-13. Capaian ini merupakan bukti nyata komitmen walikota dalam mengelola keuangan kota secara professional dan akuntabel. WTP tersebut merupakan kado terindah 4 tahun kepemimpinan Amin-Zainal yang dipersembahkan bagi segenap warga Kota Banda Aceh.” Ungkap Iqbal Rokan.

Iqbal menjelaskan bahwa opini WTP tersebut diketahui saat penyerahan Laporan hasil Pemeriksaan (LHP) oleh Kepala BPK Perwakilan Aceh Arif Agus di Aula BPK RI Perwakilan Aceh 26 April silam. Dalam penyerahan LHP tersebut, Walikota didampingi oleh Ketua DPRK Farid Nyak Umar, Sekdako Amiruddin, dan Kepala BPKK Banda Aceh.

Atas capaian tersebut, Walikota menyampaikan apresiasinya. “Terimakasih kepada seluruh jajaran pemko Banda Aceh yang telah bekerja sesuai dengan standar operasional prosedur, sesuai dengan standar akutansi, standar keuangan yang disajikan Pemko Banda Aceh sehingga mendapatkan WTP ini,” ujar Aminullah.

Sejak tahun 2017, Kota Banda Aceh juga selalu mendapat predikat terbaik atas Akurasi Data, Ketetapan Penyetoran IWP, JKK dan JKM Pegawai ASN dari PT. Taspen. Tidak hanya itu, pada tahun 2019 BPJS juga turut memberikan penghargaan sebagai juara pertama se- Aceh dan Sumatera Utara dalam hal Percepatan Pembayaran BPJS.

Namun, berbagai penghargaan tersebut bukanlah tujuan utama dari pemerintahan Amin-Zainal. Itu hanyalah sebentuk penyemangat bagi pemerintah kota dalam usahanya untuk mensejahterakan masyarakat dan mewujudkan visi Banda Aceh Gemilang dalam bingkai syariat.

Share:
Banda Aceh - Badan Pengelolaan Keuangan Kota (BPKK) Banda Aceh melaksanakan asistensi Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2022. Kegiatan tersebut berlangsung mulai 16 september hingga 7 oktober 2021 bertempat di ruang rapat Bidang Anggaran BPKK Banda Aceh. Kepala BPKK Banda Aceh M. Iqbal Rokan menyebut asistensi ini dilakukan dengan mengundang para kepala sub bagian program dan pelaporan pada tiap OPD. "Sesuai petunjuk dari Walikota Aminullah Usman, tujuan dari asistensi Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2022 Adalah untuk mendampingi OPD dalam menyelesaikan masalah-masalah yang ditemui saat penginputan komponen belanja pada dokumen RKA di aplikasi SIPD." Sementara itu, Alriandi Kepala Bidang Anggaran BPKK Banda Aceh berharap dengan adanya asistensi ini dokumen RKA-OPD dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu sehingga dapat menjadi dasar Penyusunan Rancangan Anggaran pendapatan dan Belanja Kota Banda Aceh. "Dengan begitu, nantinya dokumen tersebut dapat disampaikan Kepada DPRK Banda Aceh untuk dibahas bersama TAPD." Pungkasnya. Sebagai informasi, Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) merupakan sistem informasi yang berguna untuk pengelolaan anggaran daerah. Sistem ini merupakan sistem resmi yang dikembangkan pemerintah pusat dan akan mulai berlaku pada tahun 2022. Berikut jadwal asistensi RKA masing-masing OPD: 1. Kamis 16 September 2021- BPKK, BKPSDM, Kecamatan Banda Raya. 2. Jumat 17 September 2021 - Bappeda, Inspektorat, Kecamatan Jaya Baru. 3. Senin 20 September 2021- Satpol PP & WH, DPMPTSP, Kecamatan Lueng Bata 4. Selasa 21 September 2021- Dinsos, Kecamatan Baiturrahman 5. Rabu 22 September 202 - Setda, Dispora, Kecamatan Ulee Kareng 6. Kamis 23 September 2021- DLHK3, Perkim, Sekretariat MAA 7. Jumat 24 September 2021- Dishub, Dispar, Kecamatan Syiah Kuala 8. Senin 27 September 2021- Sekretariat DPRK, Dinas Syariat Islam, Kecamatan Kuta Raja 9. Selasa 28 September 2021- DPMG, Kesbangpol, Kecamata Kuta Raja 10. Rabu 29 September 2021- Dinas Pangan, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Kecamatan Kuta Alam 11. Kamis 30 September 2021- DiskopUKM-Dag, Disdik Dayah, Sekretariat MPU 12. Jumat 1 Oktober 2021- Dinas Damkar, Disdukcapil, Sekretariat Baitul Mal 13. Senin 4 Oktober 2021- Disnaker, Diskominfotik, Sekretariat MPD 14. Selasa 5 Oktober 2021- Dinas PUPR, Dinas Pustaka & Arsip 15. Rabu 6 Oktober 2021- Disdikbud, RSUD Meuraxa 16. Kamis 7 Oktober 2021- Dinkes, BPBD