KegiatanSEKILAS KOTA

Pemko Banda Aceh Lakukan Pengecekan Bangunan Ruko di Sekeliling Eks Lapangan Perbasi

Banda Aceh – Pemerintah Kota Banda Aceh melakukan pemeriksaan kondisi fisik bangunan di sekeliling lapangan Eks Perbasi, Peunayong, Banda Aceh pada hari kamis (04/11/2021). Pemeriksaan kondisi fisik bangunan tersebut dilaksanakan oleh UPTD BLUD Pasar bersama tim Bidang Aset BPKK, PUPR, serta Satpol PP WH Kota Banda Banda Aceh.

Kepala Bidang Aset BPKK Banda Aceh, Harisman, disela-sela kegiatan menjelaskan bahwa secara hukum tanah eks lapangan perbasi serta tanah pertokoan disekelilingnya tercatat sebagai aset milik Pemko Banda Aceh. “Medio tahun 1968 pemerintah memberi izin bagi masyarakat agar dapat memanfaatkan tanah milik Pemko tersebut untuk dibangun lokasi usaha. Setiap tahunnya, pemilik bangunan membayar retribusi untuk pemanfaatan lahan tersebut sebesar Rp. 8000/bulan”.

Lebih lanjut Harisman menyebutkan dalam 2 tahun terakhir, pemerintah telah melakukan penyesuaian harga sewa baru sebesar Rp.10.000.000/tahun. “Kebijakan itu dituangkan dalam Perwal No 20 tahun 2019 tetang Tarif Layanan Pasar BLUD Unit Pelaksana Teknis Pasar Pada Dinas Koperasi, UKM, dan Perdagangan Kota Banda Aceh. Penyesuaian harga sewa dilakukan dengan mempertimbangkan harga pasaran di daerah tersebut”, Ungkapnya.

Namun dalam praktiknya, banyak pemilik bangunan merasa keberatan dengan penetapan tarif baru ini. Harisman menyebutkan bahwa sebahagian besar pemilik bangunan menganggap kenaikan harga sewa dinilai terlalu tinggi. Hal itu pada akhirnya berdampak pada komitmen pemilik bangunan untuk membayar harga sewa seperti yang telah ditetapkan. Terlebih, terdapat bangunan yang telah berpindah tangan baik karena disewakan atau sudah dijual kepada pihak yang lain.

“Maka dari itu, kita merasa perlu untuk menyelesaikan permasalahan ini agar nantinya tidak berlarut-larut. Apalagi penertiban aset ini menjadi salah satu sub indikator dalam area intervensi Koordinasi dan Supervisi (korsupgah) KPK RI. Karena itulah, hari ini kita lakukan pengecekan fisik bangunan terlebih dahulu, mengingat bangunan yang ada di lokasi ini juga sudah berusia puluhan tahun”.

Pengecekan kondisi fisik bangunan tersebut menurut Harisman juga bertujuan untuk memastikan keamanan dan keselamatan para pengguna bangunan. “Apalagi daerah kita dikenal sebagai wilayah rawan bencana alam seperti gempa bumi. Kita tentu tidak ingin ada masyarakat Kota Banda Aceh yang menjadi korban karena kondisi bangunannya ternyata sudah tidak layak huni. Terlebih bangunan ini berada di atas aset milik Kota Banda Aceh sehingga sudah menjadi tanggung jawab kita memastikan keamanan dan keselamatan penghuninya. Jadi kita tunggu saja hasil kajian tim dari PUPR Kota Banda Aceh mengenai kondisi bangunan ini, baru kemudian kita akan diskusikan bersama tindak lanjutnya seperti apa”, Pungkasnya

Share:
Banda Aceh - Walikota Banda Aceh Aminullah Usman memberi perintah untuk menindak tegas pemilik usaha yang tidak memiliki izin dan menghindari pajak daerah. Perintah itu merupakan tanggapan Aminullah atas laporan Kepala Badan Pengelola Keuangan Kota (BPKK) Banda Aceh M. Iqbal Rokan tetang adanya Wajib Pajak yang mencoba menghindari kewajibannya. Permasalahan tersebut disampaikan dalam rapat koordinasi antar SKPK dalam hal Penerimaan Asli Daerah (PAD) di ruang rapat pendopo Walikota Banda Aceh pada hari kamis (15/04) pagi waktu setempat. ”Besok tolong di data, hotel dan restoran mana yang main-main dengan pajak. Yang menunggak atau tidak ada izinnya. Beri peringatan terakhir. Jika tidak ada respon, saya perintahkan kepada Satpol PP untuk disegel!,” Tegasnya. Aminullah melanjutkan bahwa Pemkot Banda Aceh selama ini sudah cukup lunak dalam hal pajak daerah terutama pajak hotel dan restoran. Hal ini dilakukan demi membantu kondisi perekonomian masyarakat kota yang nyaris ambruk dihantam pandemi Covid-19. Namun seiring keadaan ekonomi yang semakin membaik, pemerintah Banda Aceh harus kembali berlari mengejar ketertinggalan. “Untuk mengejar ketertinggalan, kita butuh penanganan yang serius. Pajak yang dibayar itu bukan dari keuntungan mereka, tapi dari masyarakat. Para pelaku usaha hotel dan restoran itu hanya menjadi perantara. Jadi jika mereka menghindar dari petugas, itu sama saja telah menggelapkan uang negara,” Tambahnya. Bahkan, Aminullah mengungkapkan jika setelah dipelajari ternyata terdapat unsur pidana, bukan tidak mungkin permasalahan itu akan diselesaikan melalui jalur hukum. “Kalau memang sudah sangat membandel, tidak apa-apa (diproses hukum). Agar menjadi pelajaran bagi yang lainnya supaya taat kepada peraturan.” Lebih lanjut Walikota Banda Aceh periode 2017-2022 tersebut juga mengingatkan kepada petugas di lapangan agar tidak sewenang-wenang dalam melaksanakan tugas. “Yang paling penting pastikan setiap tindakan ada dasar hukumnya,” Tutupnya. Sebagai informasi, kota Banda Aceh memberlakukan Qanun no. 7 tahun 2011 tentang Pajak Restoran serta Qanun no. 6 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel. Dalam qanun tersebut disebutkan bahwa pemilik usaha hotel dan restoran yang beroperasi di wilayah Kota Banda Aceh wajib memungut pajak sebesar 10% dari setiap transaksi. Pajak tersebut kemudian disetorkan kepada pemerintah sebagai salah satu sumber PAD dimana pada hari ini, 25% belanja Kota Banda Aceh ditopang oleh PAD tersebut. (bink)