BeritaPengumuman

Terjual 629 Juta Rupiah, Lelang BMD Kota Banda Aceh Ditutup

Banda Aceh – Pemerintah Kota Banda Aceh telah melaksanakan rapat pembukaan pelelangan Barang Milik Daerah (BMD) Tahun 2021. Pelelangan BMD berupa 22 unit kendaraan yang terbagi dalam 18 item barang tersebut dilaksanakan pada hari Kamis (18/11/2021) siang waktu setempat.

Pada kegiatan yang berlangsung di ruang rapat BPKK Banda Aceh tersebut, turut hadir M. Hasbi selaku pejabat lelang Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Banda Aceh, saksi lelang KPKNL, perwakilan Bagian Hukum Pemko Banda Aceh, Inspektorat, Satpol PP & WH, serta Dinas Perhubungan.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Kota (BPKK) Banda Aceh M. Iqbal Rokan S. STP usai kegiatan menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua peserta lelang. “Alhamdulillah lelang BMD hari ini berjalan lancar. Saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang sudah berpartisipasi dalam pelelangan ini”.

Iqbal Rokan juga menjelaskan, hingga waktu pelelangan dengan mekanisme tertutup (closed bidding) melalui internet ini berakhir, penawaran tertinggi yang masuk ke KPNKL adalah sebesar Rp. 629.999.999. “Sehingga otomatis, yang bersangkutan kita tetapkan sebagai pemenang lelang BMD pada hari ini. Untuk proses selanjutnya, kita berharap pemenang dapat menyelesaikan pembayaran sesuai aturan yang telah ditentukan sehingga proses pengalihan barang dapat segera dapat kita lakukan”, Ujarnya.

Lebih lanjut Iqbal mengungkapkan dengan berakhirnya pelelangan ini maka nantinya BMD tersebut akan dihapus dari daftar inventaris barang Pemerintah Kota Banda Aceh. Dengan begitu, maka pengguna dan pengelola BMD telah terbebas dari tanggung jawab atas barang tersebut.

“Jadi dengan ini Pemindahtanganan BMD yang sudah tidak bisa digunakan dan/atau dimanfaatkan melalui mekanisme lelang ini kami nyatakan selesai. Semoga hasilnya dapat bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan anggaran di Kota Banda Aceh”, Pungkasnya.

Share:
Banda Aceh - Empat tahun sudah pasangan Aminullah Usman – Zainal Arifin memimpin Kota Banda Aceh. Banyak perubahan yang telah dilakukan oleh pasangan hasil pemilihan umum 2017 tersebut. Mulai dari pembenahan di bidang birokrasi dan pelayanan publik hingga perbaikan sarana dan prasarana kota. Badan Pengelolaan Keuangan Kota Banda Aceh sebagai salah satu instansi yang berada dalam lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh berkomitmen untuk mendukung visi walikota tersebut. Sebagai Organisasi Perangkat Daerah yang bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan dan aset Kota Banda Aceh, BPKK dituntut untuk terus melakukan berbagai inovasi. BPKK selaku koordinator PAD Kota Banda Aceh menyusun bermacam strategi untuk memaksimalkan potensi pendapatan daerah. Diantaranya dengan menggandeng Bank Aceh Syariah untuk mewujudkan sebuah sistem yang mampu melakukan monitoring transaksi secara real time pada usaha milik wajib pajak. Kehadiran sistem monitoring pajak online tersebut diharapkan mampu mendongkrak realisasi PAD Kota Banda Aceh. Kepala BPKK Banda Aceh M. Iqbal Rokan menyebutkan bahwa sektor ekonomi merupakan salah satu fokus utama Pemko Banda Aceh dibawah komando pasangan Amin-Zainal selain agama dan Pendidikan. “Dan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat Banda Aceh, BPKK siap bekerja ekstra menggali setiap potensi PAD sebagai modal mewujudkan peningkatan ekonomi rakyat.” Ujarnya. Selain itu, Pemerintah Kota Banda Aceh terus berupaya agar penyusunan belanja daerah berorientasi pada pencapaian hasil dan peningkatan proporsi belanja untuk kepentingan dan kebutuhan masyarakat Kota Banda Aceh. Berdasarkan data yang dihimpun dari aplikasi Simpang Keudah, persentase belanja publik Kota Banda Aceh sejak tahun 2017 selalu berada pada angka diatas 55 %. Bahkan ketika pandemi covid-19 pada tahun 2020, belanja publik Kota Banda Aceh menyentuh angka 60,34% dari total APBK Banda Aceh sebesar 1,36 Triliyun rupiah. Dalam melaksanakan tugas mengelola keuangan kota, BPKK Banda Aceh juga melakukan pembinaan kepada setiap OPD terkait pelaporan keuangan. BPKK juga berhasil membangun sejumlah sistem informasi dan aplikasi untuk mewujudkan tata kelola keuangan yang baik. “Kehadiran sistem informasi seperti Sigolabang, SIPKD, juga aplikasi Simpang Keudah merupakan komitmen Pemerintah Kota Banda Aceh terhadap akuntabilitas, efisiensi, serta transparansi dalam hal pengelolaan keuangan,” Ungkap M. Iqbal Rokan, Kepala BPKK Banda Aceh. Sukses Pertahankan WTP Berkat tata kelola dan sistem pelaporan keuangan yang baik itulah, Banda Aceh sukses mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebanyak 13 kali berturut-turut. “Alhamdulillah, Kota Banda Aceh pada tahun ini berhasil mempertahankan WTP ke-13. Capaian ini merupakan bukti nyata komitmen walikota dalam mengelola keuangan kota secara professional dan akuntabel. WTP tersebut merupakan kado terindah 4 tahun kepemimpinan Amin-Zainal yang dipersembahkan bagi segenap warga Kota Banda Aceh.” Ungkap Iqbal Rokan. Iqbal menjelaskan bahwa opini WTP tersebut diketahui saat penyerahan Laporan hasil Pemeriksaan (LHP) oleh Kepala BPK Perwakilan Aceh Arif Agus di Aula BPK RI Perwakilan Aceh 26 April silam. Dalam penyerahan LHP tersebut, Walikota didampingi oleh Ketua DPRK Farid Nyak Umar, Sekdako Amiruddin, dan Kepala BPKK Banda Aceh. Atas capaian tersebut, Walikota menyampaikan apresiasinya. “Terimakasih kepada seluruh jajaran pemko Banda Aceh yang telah bekerja sesuai dengan standar operasional prosedur, sesuai dengan standar akutansi, standar keuangan yang disajikan Pemko Banda Aceh sehingga mendapatkan WTP ini,” ujar Aminullah. Sejak tahun 2017, Kota Banda Aceh juga selalu mendapat predikat terbaik atas Akurasi Data, Ketetapan Penyetoran IWP, JKK dan JKM Pegawai ASN dari PT. Taspen. Tidak hanya itu, pada tahun 2019 BPJS juga turut memberikan penghargaan sebagai juara pertama se- Aceh dan Sumatera Utara dalam hal Percepatan Pembayaran BPJS. Namun, berbagai penghargaan tersebut bukanlah tujuan utama dari pemerintahan Amin-Zainal. Itu hanyalah sebentuk penyemangat bagi pemerintah kota dalam usahanya untuk mensejahterakan masyarakat dan mewujudkan visi Banda Aceh Gemilang dalam bingkai syariat.