Beranda
PROFIL
VISI & MISI
PEJABAT
TUPOKSI
ALAMAT KANTOR
PETA LOKASI
BERITA
INFO
KEGIATAN
SEKILAS KOTA
PUBLIKASI
LAKIP
SAKIP
RENSTRA
IKU
RENJA
RKT
PERJANJIAN KINERJA
RENCANA AKSI
LKjIP
PENATAUSAHAAN ASET
REKAPITULASI BMD
ASET TANAH DAN BANGUNAN
STANDAR HARGA
STANDAR HARGA TAHUN 2015
STANDAR HARGA TAHUN 2016
REGULASI
PERATURAN WALIKOTA
PELAKSANAAN PELAYANAN PAJAK DAERAH
KEBIJAKAN AKUNTANSI
QANUN/ PERDA
PERATURAN LAINNYA
SOP BPKK
ORGANISASI
STRUKTUR ORGANISASI
KEPALA DINAS
SEKRETARIAT
BIDANG ANGGARAN
BIDANG PERBENDAHARAAN
BIDANG PENDATAAN
BIDANG PENAGIHAN
BIDANG ASET
BIDANG AKUNTANSI
TRANSPARANSI PENGELOLAAN ANGGARAN DAERAH
RINGKASAN RKA PPKD
RINGKASAN RKA SKPD
RKA SKPD 2014
RKA SKPD 2015
RKA SKPD 2016
RKA SKPD 2017
RKA SKPD 2018
RKA SKPD 2019
RKA SKPD 2020
RINGKASAN DPA PPKD
RINGKASAN DPA SKPD
DPA SKPD 2014
DPA SKPD 2015
DPA SKPD 2016
DPA SKPD 2017
DPA SKPD 2018
DPA SKPD 2019
DPA SKPD 2020
RINGKASAN DPPA
DPPA 2020
RAPERDA APBD
PERDA APBD
RAPERDA PERUBAHAN APBD
PERDA PERUBAHAN APBD
LRA
LRA SKPD 2013
LRA SKPD 2014
LRA SKPD 2020
LKPD
LO
LO 2020
LO 2019
LO 2018
LAK
LPSAL
LPE
LPE 2020
LPE 2019
LPE 2018
LRA
LRA SKPD 2020
LRA SKPD 2014
LRA SKPD 2013
NERACA
NERACA 2020
NERACA 2019
NERACA 2018
CALK
CALK 2020
CALK 2019
CALK 2018
LK BUMD
LK BUMD 2020
LK BUMD 2019
LK BUMD 2018
OPINI BPK
DAFTAR NAMA PENERIMA BANTUAN SOSIAL
DAFTAR NAMA CALON PENERIMA BANTUAN SOSIAL
DAFTAR REALISASI PENERIMA BANTUAN SOSIAL
DAFTAR NAMA PENERIMA HIBAH
DAFTAR NAMA CALON PENERIMA HIBAH
DAFTAR REALISASI PENERIMA BANTUAN HIBAH
LPJ HIBAH & BANSOS
Beranda
PROFIL
VISI & MISI
PEJABAT
TUPOKSI
ALAMAT KANTOR
PETA LOKASI
BERITA
INFO
KEGIATAN
SEKILAS KOTA
PUBLIKASI
LAKIP
SAKIP
RENSTRA
IKU
RENJA
RKT
PERJANJIAN KINERJA
RENCANA AKSI
LKjIP
PENATAUSAHAAN ASET
REKAPITULASI BMD
ASET TANAH DAN BANGUNAN
STANDAR HARGA
STANDAR HARGA TAHUN 2015
STANDAR HARGA TAHUN 2016
REGULASI
PERATURAN WALIKOTA
PELAKSANAAN PELAYANAN PAJAK DAERAH
KEBIJAKAN AKUNTANSI
QANUN/ PERDA
PERATURAN LAINNYA
SOP BPKK
ORGANISASI
STRUKTUR ORGANISASI
KEPALA DINAS
SEKRETARIAT
BIDANG ANGGARAN
BIDANG PERBENDAHARAAN
BIDANG PENDATAAN
BIDANG PENAGIHAN
BIDANG ASET
BIDANG AKUNTANSI
TRANSPARANSI PENGELOLAAN ANGGARAN DAERAH
RINGKASAN RKA PPKD
RINGKASAN RKA SKPD
RKA SKPD 2014
RKA SKPD 2015
RKA SKPD 2016
RKA SKPD 2017
RKA SKPD 2018
RKA SKPD 2019
RKA SKPD 2020
RINGKASAN DPA PPKD
RINGKASAN DPA SKPD
DPA SKPD 2014
DPA SKPD 2015
DPA SKPD 2016
DPA SKPD 2017
DPA SKPD 2018
DPA SKPD 2019
DPA SKPD 2020
RINGKASAN DPPA
DPPA 2020
RAPERDA APBD
PERDA APBD
RAPERDA PERUBAHAN APBD
PERDA PERUBAHAN APBD
LRA
LRA SKPD 2013
LRA SKPD 2014
LRA SKPD 2020
LKPD
LO
LAK
LPSAL
LPE
LRA
NERACA
CALK
LK BUMD
OPINI BPK
DAFTAR NAMA PENERIMA BANTUAN SOSIAL
DAFTAR NAMA CALON PENERIMA BANTUAN SOSIAL
DAFTAR REALISASI PENERIMA BANTUAN SOSIAL
DAFTAR NAMA PENERIMA HIBAH
DAFTAR NAMA CALON PENERIMA HIBAH
DAFTAR REALISASI PENERIMA BANTUAN HIBAH
LPJ HIBAH & BANSOS
Beranda
PROFIL
VISI & MISI
PEJABAT
TUPOKSI
ALAMAT KANTOR
PETA LOKASI
BERITA
INFO
KEGIATAN
SEKILAS KOTA
PUBLIKASI
LAKIP
SAKIP
PENATAUSAHAAN ASET
STANDAR HARGA
REGULASI
PERATURAN WALIKOTA
QANUN/ PERDA
PERATURAN LAINNYA
SOP BPKK
ORGANISASI
STRUKTUR ORGANISASI
KEPALA DINAS
SEKRETARIAT
BIDANG ANGGARAN
BIDANG PERBENDAHARAAN
BIDANG PENDATAAN
BIDANG PENAGIHAN
BIDANG ASET
BIDANG AKUNTANSI
TRANSPARANSI PENGELOLAAN ANGGARAN DAERAH
RINGKASAN RKA PPKD
RINGKASAN RKA SKPD
RINGKASAN DPA PPKD
RINGKASAN DPA SKPD
RINGKASAN DPPA
RAPERDA APBD
PERDA APBD
RAPERDA PERUBAHAN APBD
PERDA PERUBAHAN APBD
LRA
LKPD
OPINI BPK
DAFTAR NAMA PENERIMA BANTUAN SOSIAL
DAFTAR NAMA PENERIMA HIBAH
LPJ HIBAH & BANSOS
DPA SKPD 2018
DPA – BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN KOTA BANDA ACEH 2018
Banda Aceh - Walikota Banda Aceh Aminullah Usman memberi perintah untuk menindak tegas pemilik usaha yang tidak memiliki izin dan menghindari pajak daerah. Perintah itu merupakan tanggapan Aminullah atas laporan Kepala Badan Pengelola Keuangan Kota (BPKK) Banda Aceh M. Iqbal Rokan tetang adanya Wajib Pajak yang mencoba menghindari kewajibannya. Permasalahan tersebut disampaikan dalam rapat koordinasi antar SKPK dalam hal Penerimaan Asli Daerah (PAD) di ruang rapat pendopo Walikota Banda Aceh pada hari kamis (15/04) pagi waktu setempat. ”Besok tolong di data, hotel dan restoran mana yang main-main dengan pajak. Yang menunggak atau tidak ada izinnya. Beri peringatan terakhir. Jika tidak ada respon, saya perintahkan kepada Satpol PP untuk disegel!,” Tegasnya. Aminullah melanjutkan bahwa Pemkot Banda Aceh selama ini sudah cukup lunak dalam hal pajak daerah terutama pajak hotel dan restoran. Hal ini dilakukan demi membantu kondisi perekonomian masyarakat kota yang nyaris ambruk dihantam pandemi Covid-19. Namun seiring keadaan ekonomi yang semakin membaik, pemerintah Banda Aceh harus kembali berlari mengejar ketertinggalan. “Untuk mengejar ketertinggalan, kita butuh penanganan yang serius. Pajak yang dibayar itu bukan dari keuntungan mereka, tapi dari masyarakat. Para pelaku usaha hotel dan restoran itu hanya menjadi perantara. Jadi jika mereka menghindar dari petugas, itu sama saja telah menggelapkan uang negara,” Tambahnya. Bahkan, Aminullah mengungkapkan jika setelah dipelajari ternyata terdapat unsur pidana, bukan tidak mungkin permasalahan itu akan diselesaikan melalui jalur hukum. “Kalau memang sudah sangat membandel, tidak apa-apa (diproses hukum). Agar menjadi pelajaran bagi yang lainnya supaya taat kepada peraturan.” Lebih lanjut Walikota Banda Aceh periode 2017-2022 tersebut juga mengingatkan kepada petugas di lapangan agar tidak sewenang-wenang dalam melaksanakan tugas. “Yang paling penting pastikan setiap tindakan ada dasar hukumnya,” Tutupnya. Sebagai informasi, kota Banda Aceh memberlakukan Qanun no. 7 tahun 2011 tentang Pajak Restoran serta Qanun no. 6 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel. Dalam qanun tersebut disebutkan bahwa pemilik usaha hotel dan restoran yang beroperasi di wilayah Kota Banda Aceh wajib memungut pajak sebesar 10% dari setiap transaksi. Pajak tersebut kemudian disetorkan kepada pemerintah sebagai salah satu sumber PAD dimana pada hari ini, 25% belanja Kota Banda Aceh ditopang oleh PAD tersebut. (bink)