DPA SKPD 2019

1.01.02. – DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

1.02.01. – DINAS KESEHATAN

1.02.02. – RUMAH SAKIT UMUM MEURAXA

1.03.02. – DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

1.04.02. – DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

1.04.03. – DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN

1.06.01. – BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

1.07.02. – DINAS PERHUBUNGAN

1.08.03. – DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEBERSIHAN DAN KEINDAHAN KOTA

1.10.01. – DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

1.11.02. – DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERANCANA

1.13.02. – BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

1.13.03. – DINAS SOSIAL

1.14.01. – DINAS TENAGA KERJA

1.16.01. – DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

1.18.01. – DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA

1.19.02. – SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH

1.19.03. – BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

1.20.01. – DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA

1.20.02. – KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH

1.20.03. – SEKRETARIAT DAERAH

1.20.04. – SEKRETARIAT DPRK

1.20.07. – INSPEKTORAT

1.20.08. – KECAMATAN KUTA ALAM

1.20.09. – KECAMATAN BAITURRAHMAN

1.20.10. – KECAMATAN MEURAXA

1.20.11. – KECAMATAN SYIAH KUALA

1.20.12. – KECAMATAN BANDA RAYA

1.20.13. – KECAMATAN KUTA RAJA

1.20.14. – KECAMATAN JAYA BARU

1.20.15. – KECAMATAN LUENG BATA

1.20.16. – KECAMATAN ULEE KARENG

1.20.18. – BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN

1.20.19. – BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

1.21.01. – DINAS PANGAN, PERTANIAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN

1.22.02. – DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN GAMPONG

1.25.01. – DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK

1.26.02. – DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

2.04.01. – DINAS PARIWISATA

2.09.01. – DINAS SYARIAT ISLAM

2.09.02. – SEKRETARIAT MPU

2.09.03. – SEKRETARIAT MAA

2.09.04. – SEKRETARIAT MPD

2.09.05. – SEKRETARIAT BAITUL MAL

2.09.06. – DPA 2019 – DINAS PENDIDIKAN DAYAH

Banda Aceh - Jumat 5 Maret 2021 malam, Badan Pengelolaan Keuangan Kota (BPKK) Banda Aceh melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah hotel dan tempat usaha penginapan lainnya. Sidak tersebut digelar guna mengecek jumlah hunian kamar berdasarkan buku tamu hotel, mengingat besaran pajak hotel ditentukan secara self assessment, merujuk pada laporan keuangan yang disampaikan oleh wajib pajak. Dipimpin langsung oleh Kepala BPKK Banda Aceh lqbal Rokan, tiga tim bergerak dari kantor BPKK sekira jam 21.00 WIB usai mengikuti briefing. Masing-masing tim menyasar lima hotel atau losmen, baik yang terletak di pusat kota maupun pinggiran kota. Di sela-sela sidak, Iqbal Rokan mengatakan kegaiatan rutin pihaknya itu digelar dalam rangka pengawasan penerimaan pajak hotel dan restoran yang menjadi salah satu elemen Pendapatan Asli Daerah (PAD). "Untuk tahun ini, perdana kita lakukan menimbang situasi pandemi Covid-19." Berdasarkan laporan keuangan dari beberapa pengusaha hotel, ungkapnya, ada penurunan jumlah pajak secara signifikan bahkan nihil selama tiga bulan terakhir. "Namun malam ini terbukti ada beberapa di antaranya yang tidak menyampaikan laporan keuangan sebagaimana mestinya, karena kita cek kamar hotelnya terisi menurut catatan buku tamu," katanya. Meski begitu, ia tak menampik jika sebagian hotel lainnya memang omsetnya merosot akibat pandemi. "Untuk itu kita maklumi, namun bagi yang menyampaikan laporan fiktif akan kita surati untuk penentuan ketetapan pajak baru sesuai omset usaha. Dan sesuai arahan KPK, kita juga akan menambah lagi alat perekam pajak online atau tapping box," katanya lagi. Iqbal pun mewanti-wanti agar para wajib pajak tidak memanipulasi laporan keuangan usahanya. "Ini ada payung hukumnya untuk kita tindak tegas, yakni UU nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah. Jika ke depan masih membandel, akan kita tindak sesuai sanksi yang telah diatur dalam undang-undang tersebut." (Jun)