LO 2018

LO PEMKO RINCI 2018

01 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 2018

02 DINAS KESEHATAN 2018

03 RUMAH SAKIT UMUM MEURAXA 2018

04 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 2018

05 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN 2018

06 DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN 2018

07 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 2018

08 DINAS PERHUBUNGAN 2018

09 DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEBERSIHAN DAN KEINDAHAN KOTA 2018

10 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2018

11 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2018

12 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 2018

13 DINAS SOSIAL 2018

14 DINAS TENAGA KERJA 2018

15 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN 2018

16 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2018

17 DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA 2018

18 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH 2018

19 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 2018

20 PPKD 2018

21 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA 2018

22 KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH 2018

23 SEKRETARIAT DAERAH 2018

24 SEKRETARIAT DPRK 2018

25 INSPEKTORAT 2018

26 KECAMATAN KUTA ALAM 2018

27 KECAMATAN BAITURRAHMAN 2018

28 KECAMATAN MEURAXA 2018

29 KECAMATAN SYIAH KUALA 2018

30 KECAMATAN BANDA RAYA 2018

31 KECAMATAN KUTA RAJA 2018

32 KECAMATAN JAYA BARU 2018

33 KECAMATAN LUENG BATA 2018

34 KECAMATAN ULEE KARENG 2018

35 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN 2018

36 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 2018

37 DINAS PANGAN, PERTANIAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN 2018

38 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN GAMPONG 2018

39 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK 2018

40 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2018

41 DINAS PARIWISATA 2018

42 DINAS SYARIAT ISLAM 2018

43 SEKRETARIAT MPU 2018

44 SEKRETARIAT MAA 2018

45 SEKRETARIAT MPD 2018

46 SEKRETARIAT BAITUL MAL 2018

47 DINAS PENDIDIKAN DAYAH 2018

 

Banda Aceh - Walikota Banda Aceh Aminullah Usman memberi perintah untuk menindak tegas pemilik usaha yang tidak memiliki izin dan menghindari pajak daerah. Perintah itu merupakan tanggapan Aminullah atas laporan Kepala Badan Pengelola Keuangan Kota (BPKK) Banda Aceh M. Iqbal Rokan tetang adanya Wajib Pajak yang mencoba menghindari kewajibannya. Permasalahan tersebut disampaikan dalam rapat koordinasi antar SKPK dalam hal Penerimaan Asli Daerah (PAD) di ruang rapat pendopo Walikota Banda Aceh pada hari kamis (15/04) pagi waktu setempat. ”Besok tolong di data, hotel dan restoran mana yang main-main dengan pajak. Yang menunggak atau tidak ada izinnya. Beri peringatan terakhir. Jika tidak ada respon, saya perintahkan kepada Satpol PP untuk disegel!,” Tegasnya. Aminullah melanjutkan bahwa Pemkot Banda Aceh selama ini sudah cukup lunak dalam hal pajak daerah terutama pajak hotel dan restoran. Hal ini dilakukan demi membantu kondisi perekonomian masyarakat kota yang nyaris ambruk dihantam pandemi Covid-19. Namun seiring keadaan ekonomi yang semakin membaik, pemerintah Banda Aceh harus kembali berlari mengejar ketertinggalan. “Untuk mengejar ketertinggalan, kita butuh penanganan yang serius. Pajak yang dibayar itu bukan dari keuntungan mereka, tapi dari masyarakat. Para pelaku usaha hotel dan restoran itu hanya menjadi perantara. Jadi jika mereka menghindar dari petugas, itu sama saja telah menggelapkan uang negara,” Tambahnya. Bahkan, Aminullah mengungkapkan jika setelah dipelajari ternyata terdapat unsur pidana, bukan tidak mungkin permasalahan itu akan diselesaikan melalui jalur hukum. “Kalau memang sudah sangat membandel, tidak apa-apa (diproses hukum). Agar menjadi pelajaran bagi yang lainnya supaya taat kepada peraturan.” Lebih lanjut Walikota Banda Aceh periode 2017-2022 tersebut juga mengingatkan kepada petugas di lapangan agar tidak sewenang-wenang dalam melaksanakan tugas. “Yang paling penting pastikan setiap tindakan ada dasar hukumnya,” Tutupnya. Sebagai informasi, kota Banda Aceh memberlakukan Qanun no. 7 tahun 2011 tentang Pajak Restoran serta Qanun no. 6 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel. Dalam qanun tersebut disebutkan bahwa pemilik usaha hotel dan restoran yang beroperasi di wilayah Kota Banda Aceh wajib memungut pajak sebesar 10% dari setiap transaksi. Pajak tersebut kemudian disetorkan kepada pemerintah sebagai salah satu sumber PAD dimana pada hari ini, 25% belanja Kota Banda Aceh ditopang oleh PAD tersebut. (bink)