KegiatanSEKILAS KOTA

Asisten III Buka Sosialisasi IBC Bank Aceh bagi SKPK se- Kota Banda Aceh

Banda Aceh – Asisten III Administrasi Umum Setdako Banda Aceh Faisal, membuka acara sosialisasi penggunaan Internet Banking Corporate (IBC) Action Bisnis Bank Aceh bagi SKPK dalam lingkungan Pemko Banda Aceh. Kegiatan tersebut dilaksanakan di Ballroom Hotel Grand Permata Hati pada hari rabu (28/02/2024) pagi waktu setempat. Faisal yang mewakili Pj Walikota Banda Aceh Amiruddin hadir di acara tersebut didampingi oleh Plt. Kepala BPKK Alriandi Adiwinata.

Pemimpin Bank Aceh Kantor Cabang Utama (KCU) Ali Muhayatsyah dalam sambutannya menyampaikan rasa terima kasih atas kehadiran para bendahara yang mewakili masing-masing SKPK di Banda Aceh. Pada kesempatan itu ia juga menyampaikan komitmen Bank Aceh dalam mendorong percepatan digitalisasi.

“Digitalisasi ini bertujuan untuk mempermudah dan memperluas layanan. Ini juga sejalan dengan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) serta perluasan digitalisasi transaksi keuangan yang dicanangkan oleh Bank Indonesia”, ungkapnya.

Maka dari itu, implementasi IBC ini merupakan salah satu upaya Bank Aceh dalam melakukan digitalisasi. Ali Muhayatsyah juga menyebutkan, Bank Aceh akan terus mencoba menyesuaikan diri dengan pergeseran pola pelayanan yang mengikuti perkembangan teknologi informasi.

“Dunia terus bergerak menuju era digital. Pada tahun ini saja, pertumbuhan ekonomi yang ditopang oleh transaksi digital sangat besar. Dan kami bertekad untuk terus menghadirkan produk-produk terbaru yang sejalan dengan perkembangan masa,” tuturnya.

Sementara itu, Asisten III Administrasi Umum Setdako Banda Aceh Faisal dalam arahannya menyebutkan bahwa digitalisasi bukanlah pilihan namun  sebuah keniscayaan. Hal ini mengingat efektifitas, efisiensi, dan transparansi yang dapat diwujudkan dengan transformasi ke pelayanan digital.

“Sekarang adalah era birokrasi digital. Dan Pemerintah Kota Banda Aceh terus mengikuti perkembangan, misalnya dengan pemanfaatan teknologi untuk pelayanan administrasi digital,” ujarnya.

Untuk itu, ia mengapresiasi kehadiran aplikasi Action Business Bank Aceh. Menurutnya, kehadiran aplikasi ini akan sangat membantu tugas Pemerintah Kota Banda Aceh terutama dalam hal administrasi keuangan.

“Untuk itu saya berharap saudara-saudara bendahara pada SKPK untuk terus melakukan komunikasi strategis antar stakeholder demi mendorong percepatan ETPD di Kota Banda Aceh,” pesannya.

Faisal juga berharap Bank Aceh terus melakukan berbagai terobosan dan selalu mendukung Pemko Banda Aceh dalam mewujudkan ETPD.

“Sebagai mitra strategis Pemko Banda Aceh, saya berharap Bank Aceh dapat terus unggul dan menjadi yang terdepan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat,” pungkasnya.

Views: 0

Banda Aceh - Empat tahun sudah pasangan Aminullah Usman – Zainal Arifin memimpin Kota Banda Aceh. Banyak perubahan yang telah dilakukan oleh pasangan hasil pemilihan umum 2017 tersebut. Mulai dari pembenahan di bidang birokrasi dan pelayanan publik hingga perbaikan sarana dan prasarana kota. Badan Pengelolaan Keuangan Kota Banda Aceh sebagai salah satu instansi yang berada dalam lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh berkomitmen untuk mendukung visi walikota tersebut. Sebagai Organisasi Perangkat Daerah yang bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan dan aset Kota Banda Aceh, BPKK dituntut untuk terus melakukan berbagai inovasi. BPKK selaku koordinator PAD Kota Banda Aceh menyusun bermacam strategi untuk memaksimalkan potensi pendapatan daerah. Diantaranya dengan menggandeng Bank Aceh Syariah untuk mewujudkan sebuah sistem yang mampu melakukan monitoring transaksi secara real time pada usaha milik wajib pajak. Kehadiran sistem monitoring pajak online tersebut diharapkan mampu mendongkrak realisasi PAD Kota Banda Aceh. Kepala BPKK Banda Aceh M. Iqbal Rokan menyebutkan bahwa sektor ekonomi merupakan salah satu fokus utama Pemko Banda Aceh dibawah komando pasangan Amin-Zainal selain agama dan Pendidikan. “Dan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat Banda Aceh, BPKK siap bekerja ekstra menggali setiap potensi PAD sebagai modal mewujudkan peningkatan ekonomi rakyat.” Ujarnya. Selain itu, Pemerintah Kota Banda Aceh terus berupaya agar penyusunan belanja daerah berorientasi pada pencapaian hasil dan peningkatan proporsi belanja untuk kepentingan dan kebutuhan masyarakat Kota Banda Aceh. Berdasarkan data yang dihimpun dari aplikasi Simpang Keudah, persentase belanja publik Kota Banda Aceh sejak tahun 2017 selalu berada pada angka diatas 55 %. Bahkan ketika pandemi covid-19 pada tahun 2020, belanja publik Kota Banda Aceh menyentuh angka 60,34% dari total APBK Banda Aceh sebesar 1,36 Triliyun rupiah. Dalam melaksanakan tugas mengelola keuangan kota, BPKK Banda Aceh juga melakukan pembinaan kepada setiap OPD terkait pelaporan keuangan. BPKK juga berhasil membangun sejumlah sistem informasi dan aplikasi untuk mewujudkan tata kelola keuangan yang baik. “Kehadiran sistem informasi seperti Sigolabang, SIPKD, juga aplikasi Simpang Keudah merupakan komitmen Pemerintah Kota Banda Aceh terhadap akuntabilitas, efisiensi, serta transparansi dalam hal pengelolaan keuangan,” Ungkap M. Iqbal Rokan, Kepala BPKK Banda Aceh. Sukses Pertahankan WTP Berkat tata kelola dan sistem pelaporan keuangan yang baik itulah, Banda Aceh sukses mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebanyak 13 kali berturut-turut. “Alhamdulillah, Kota Banda Aceh pada tahun ini berhasil mempertahankan WTP ke-13. Capaian ini merupakan bukti nyata komitmen walikota dalam mengelola keuangan kota secara professional dan akuntabel. WTP tersebut merupakan kado terindah 4 tahun kepemimpinan Amin-Zainal yang dipersembahkan bagi segenap warga Kota Banda Aceh.” Ungkap Iqbal Rokan. Iqbal menjelaskan bahwa opini WTP tersebut diketahui saat penyerahan Laporan hasil Pemeriksaan (LHP) oleh Kepala BPK Perwakilan Aceh Arif Agus di Aula BPK RI Perwakilan Aceh 26 April silam. Dalam penyerahan LHP tersebut, Walikota didampingi oleh Ketua DPRK Farid Nyak Umar, Sekdako Amiruddin, dan Kepala BPKK Banda Aceh. Atas capaian tersebut, Walikota menyampaikan apresiasinya. “Terimakasih kepada seluruh jajaran pemko Banda Aceh yang telah bekerja sesuai dengan standar operasional prosedur, sesuai dengan standar akutansi, standar keuangan yang disajikan Pemko Banda Aceh sehingga mendapatkan WTP ini,” ujar Aminullah. Sejak tahun 2017, Kota Banda Aceh juga selalu mendapat predikat terbaik atas Akurasi Data, Ketetapan Penyetoran IWP, JKK dan JKM Pegawai ASN dari PT. Taspen. Tidak hanya itu, pada tahun 2019 BPJS juga turut memberikan penghargaan sebagai juara pertama se- Aceh dan Sumatera Utara dalam hal Percepatan Pembayaran BPJS. Namun, berbagai penghargaan tersebut bukanlah tujuan utama dari pemerintahan Amin-Zainal. Itu hanyalah sebentuk penyemangat bagi pemerintah kota dalam usahanya untuk mensejahterakan masyarakat dan mewujudkan visi Banda Aceh Gemilang dalam bingkai syariat.