BeritaKegiatanSEKILAS KOTA

Amiruddin Ajak Stakeholder Terkait Tingkatkan Upaya Penurunan Stunting

Banda Aceh – Pelaksanaan harian (Plh) Wali Kota Banda Aceh, Amiruddin, membuka secara resmi kegiatan Diseminasi Hasil Audit Kasus Stunting Banda Aceh tahun 2023 pada Kamis, 13 Juli 2023, di aula lantai IV Gedung Mawardy Nurdin, lingkungan sekretariat Pemko Banda Aceh.

Turut hadir Wakil Ketua DPRK Banda Aceh Usman SE, Asisten Perekonomian dan Pembangunan l Jalaluddin, Kadis P3AP2KB Cut Azharida, Kadis DPMG Ambiya, para camat, Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS), dan para undangan lainnya.

Dalam sambutannya, Amiruddin mengatakan, kegiatan ini dilaksanakan untuk mencari penyebab terjadinya kasus stunting dan solusinya melalui koordinasi lintas sektor terkait agar tidak lagi terjadi kasus serupa, serta menguatkan kembali peran dan tugas serta fungsi dari masing-masing OPD dalam upaya percepatan penurunan stunting.

Ia menegaskan kepada seluruh OPD terkait, tim teknis, dan tim pakar yang terlibat serta stakeholder terkait agar acara-acara seperti ini tidak hanya sebagai seremonial belaka. “Namun, perlu ada tindak lanjut yang tegas dan konkrit dalam penanganan stunting,” ujarnya.

Amiruddin juga mengungkapkan, Banda Aceh harus mengambil peran serius dalam upaya penurunan stunting. Menurut data dinas terkait, saat ini angka stunting per Juni 2023 ada di angka 11,33.

Melihat kondisi lapangan, ia pun meminta kepada Camat, Keuchik dan para kader untuk komitmen dan kerjasamanya, untuk melakukan penelusuran, penemuan bayi dan balita yang berpotensi stunting. “Jika kunjungan kurang, kita yang datangi sebagai salah satu solusi yang mungkin bisa dilakukan,” pintanya.

Kemudian, ia juga meminta kepada para OPD terkait untuk memfasilitasi serta mengkoordinir melalui Audit Kasus Stunting (AKS), dengan harapan dalam waktu singkat kasus tersebut dapat tertangani dan bisa menjadi pilot project di Banda Aceh. “Dan pastikan kegiatan untuk penurunan dan pencegahan stunting di tingkat gampong teralokasi dengan baik,” ujarnya.

Sementara itu, Kadis P3AP2KB Cut Azharida , dalam laporannya menyebutkan, sesuai dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia melalui Perpres No. 72 Tahun 2021, target nasional sampai tahun 2024, menurunkan prevalensi stunting sebesar 14 persen. “Hal ini tentunya menjadi pekerjaan besar yang harus didukung di tingkat daerah.”

“Oleh karena itu, dalam penanganan stunting ini harus melihat banyak aspek, seperti aspek kesehatan, aspek keluarga, maupun aspek perilaku,” ujarnya.

Ia melanjutkan, kegiatan yang dilaksanakan pada hari ini merupakan suatu upaya nyata yang dilakukan dalam pencegahan prevalensi stunting, di mana dengan melaksanakan Audit Kasus Stunting tim dapat menemukan faktor penyebab dan factor risiko terjadinya stunting baik pada calon pengantin, ibu hamil, pada balita, “Sehingga tim dapat memperbaiki dan mengoptimalkan intervensi yang dilakukan pada kasus yang serupa.”

Usai sambutan, kegiatan berlanjut dengan penyampaian materi oleh tim pakar, di antaranya dr Taufik Wahyudi Mahadi SPOG, dr Yusrizal SpA, Wida Yulida Viridanda MPsi, dan Julekha SST MGiz.

Banda Aceh - Badan Pengelolaan Keuangan Kota (BPKK) Banda Aceh melaksanakan asistensi Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2022. Kegiatan tersebut berlangsung mulai 16 september hingga 7 oktober 2021 bertempat di ruang rapat Bidang Anggaran BPKK Banda Aceh. Kepala BPKK Banda Aceh M. Iqbal Rokan menyebut asistensi ini dilakukan dengan mengundang para kepala sub bagian program dan pelaporan pada tiap OPD. "Sesuai petunjuk dari Walikota Aminullah Usman, tujuan dari asistensi Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2022 Adalah untuk mendampingi OPD dalam menyelesaikan masalah-masalah yang ditemui saat penginputan komponen belanja pada dokumen RKA di aplikasi SIPD." Sementara itu, Alriandi Kepala Bidang Anggaran BPKK Banda Aceh berharap dengan adanya asistensi ini dokumen RKA-OPD dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu sehingga dapat menjadi dasar Penyusunan Rancangan Anggaran pendapatan dan Belanja Kota Banda Aceh. "Dengan begitu, nantinya dokumen tersebut dapat disampaikan Kepada DPRK Banda Aceh untuk dibahas bersama TAPD." Pungkasnya. Sebagai informasi, Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) merupakan sistem informasi yang berguna untuk pengelolaan anggaran daerah. Sistem ini merupakan sistem resmi yang dikembangkan pemerintah pusat dan akan mulai berlaku pada tahun 2022. Berikut jadwal asistensi RKA masing-masing OPD: 1. Kamis 16 September 2021- BPKK, BKPSDM, Kecamatan Banda Raya. 2. Jumat 17 September 2021 - Bappeda, Inspektorat, Kecamatan Jaya Baru. 3. Senin 20 September 2021- Satpol PP & WH, DPMPTSP, Kecamatan Lueng Bata 4. Selasa 21 September 2021- Dinsos, Kecamatan Baiturrahman 5. Rabu 22 September 202 - Setda, Dispora, Kecamatan Ulee Kareng 6. Kamis 23 September 2021- DLHK3, Perkim, Sekretariat MAA 7. Jumat 24 September 2021- Dishub, Dispar, Kecamatan Syiah Kuala 8. Senin 27 September 2021- Sekretariat DPRK, Dinas Syariat Islam, Kecamatan Kuta Raja 9. Selasa 28 September 2021- DPMG, Kesbangpol, Kecamata Kuta Raja 10. Rabu 29 September 2021- Dinas Pangan, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Kecamatan Kuta Alam 11. Kamis 30 September 2021- DiskopUKM-Dag, Disdik Dayah, Sekretariat MPU 12. Jumat 1 Oktober 2021- Dinas Damkar, Disdukcapil, Sekretariat Baitul Mal 13. Senin 4 Oktober 2021- Disnaker, Diskominfotik, Sekretariat MPD 14. Selasa 5 Oktober 2021- Dinas PUPR, Dinas Pustaka & Arsip 15. Rabu 6 Oktober 2021- Disdikbud, RSUD Meuraxa 16. Kamis 7 Oktober 2021- Dinkes, BPBD