DPA SKPD 2020

DPA – 2020 –  DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN

DPA – 2020 – SEKRETARIAT MPD

DPA – 2020 – SEKRETARIAT MAA

DPA – 2020 – SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH

DPA – 2020 – RUMAH SAKIT UMUM MEURAXA

DPA – 2020 – KECAMATAN ULEE KARENG

DPA – 2020 – KECAMATAN MEURAXA

DPA – 2020 – KECAMATAN KUTA RAJA

DPA – 2020 – KECAMATAN KUTA ALAM

DPA – 2020 – KECAMATAN JAYA BARU

DPA – 2020 – KECAMATAN BANDA RAYA

DPA – 2020 – KECAMATAN BAITURRAHMAN

DPA – 2020 – DINAS SYARIAT ISLAM

DPA – 2020 – DINAS SOSIAL

DPA – 2020 – DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

DPA – 2020 – DINAS PENDIDIKAN DAYAH

DPA – 2020 – DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

DPA – 2020 – DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADUDU SATU PINTU

DPA – 2020 – DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA

DPA – 2020 – DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

DPA – 2020 – DINAS PARIWISATA

DPA – 2020 – DINAS KESEHATAN

DPA – 2020 – DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK

Copyright © BPKK Banda Aceh 2021
Banda Aceh - Jumat 5 Maret 2021 malam, Badan Pengelolaan Keuangan Kota (BPKK) Banda Aceh melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah hotel dan tempat usaha penginapan lainnya. Sidak tersebut digelar guna mengecek jumlah hunian kamar berdasarkan buku tamu hotel, mengingat besaran pajak hotel ditentukan secara self assessment, merujuk pada laporan keuangan yang disampaikan oleh wajib pajak. Dipimpin langsung oleh Kepala BPKK Banda Aceh lqbal Rokan, tiga tim bergerak dari kantor BPKK sekira jam 21.00 WIB usai mengikuti briefing. Masing-masing tim menyasar lima hotel atau losmen, baik yang terletak di pusat kota maupun pinggiran kota. Di sela-sela sidak, Iqbal Rokan mengatakan kegaiatan rutin pihaknya itu digelar dalam rangka pengawasan penerimaan pajak hotel dan restoran yang menjadi salah satu elemen Pendapatan Asli Daerah (PAD). "Untuk tahun ini, perdana kita lakukan menimbang situasi pandemi Covid-19." Berdasarkan laporan keuangan dari beberapa pengusaha hotel, ungkapnya, ada penurunan jumlah pajak secara signifikan bahkan nihil selama tiga bulan terakhir. "Namun malam ini terbukti ada beberapa di antaranya yang tidak menyampaikan laporan keuangan sebagaimana mestinya, karena kita cek kamar hotelnya terisi menurut catatan buku tamu," katanya. Meski begitu, ia tak menampik jika sebagian hotel lainnya memang omsetnya merosot akibat pandemi. "Untuk itu kita maklumi, namun bagi yang menyampaikan laporan fiktif akan kita surati untuk penentuan ketetapan pajak baru sesuai omset usaha. Dan sesuai arahan KPK, kita juga akan menambah lagi alat perekam pajak online atau tapping box," katanya lagi. Iqbal pun mewanti-wanti agar para wajib pajak tidak memanipulasi laporan keuangan usahanya. "Ini ada payung hukumnya untuk kita tindak tegas, yakni UU nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah. Jika ke depan masih membandel, akan kita tindak sesuai sanksi yang telah diatur dalam undang-undang tersebut." (Jun)