Beranda
PROFIL
VISI & MISI
PEJABAT
TUPOKSI
ALAMAT KANTOR
PETA LOKASI
BERITA
INFO
KEGIATAN
SEKILAS KOTA
PUBLIKASI
INFOGRAFIS
INFORMASI APBK
HIBAH & BANSOS
LPJ HIBAH & BANSOS
DAFTAR NAMA CALON PENERIMA BANTUAN SOSIAL
DAFTAR REALISASI PENERIMA BANTUAN SOSIAL
DAFTAR NAMA CALON PENERIMA HIBAH
DAFTAR REALISASI PENERIMA BANTUAN HIBAH
LAKIP
SAKIP
RTP
RENSTRA
IKU
RENJA
RKT
PERJANJIAN KINERJA
RENCANA AKSI
LKjIP
POHON KINERJA
PAKTA INTEGRITAS
SOTK
PENATAUSAHAAN ASET
REKAPITULASI BMD
ASET TANAH DAN BANGUNAN
STANDAR HARGA
PERATURAN WALIKOTA
SOP BPKK
PELAKSANAAN PELAYANAN PAJAK DAERAH
KEBIJAKAN AKUNTANSI
QANUN/ PERDA
PERATURAN LAINNYA
ORGANISASI
STRUKTUR ORGANISASI
KEPALA DINAS
SEKRETARIAT
BIDANG ANGGARAN
BIDANG PERBENDAHARAAN
BIDANG PENDATAAN
BIDANG PENAGIHAN
BIDANG ASET
BIDANG AKUNTANSI
TRANSPARANSI PENGELOLAAN ANGGARAN DAERAH
KUA & PPAS
KUA
PPAS
RINGKASAN RKA
RKA PPKD
RKA SKPD 2025
RKA SKPD 2024
RKA SKPD 2023
RKA SKPD 2022
RKA SKPD 2020
RKA SKPD 2019
RKA SKPD 2018
RKA SKPD 2017
RKA SKPD 2016
RKA SKPD 2015
RKA SKPD 2014
RINGKASAN RKA PERUBAHAN
RKA PERUBAHAN 2023
RKA PERUBAHAN 2022
RINGKASAN DPA
DPA PPKD
DPA SKPD 2025
DPA SKPD 2024
DPA SKPD 2023
DPA SKPD 2022
DPA SKPD 2020
DPA SKPD 2019
DPA SKPD 2018
DPA SKPD 2017
DPA SKPD 2016
DPA SKPD 2015
DPA SKPD 2014
RAPERDA APBD
RAPERDA APBD 2025
RAPERDA APBD 2024
RAPERDA APBD 2023
RAPERDA APBD 2022
APBD
APBD 2025
APBD 2024
APBD 2023
APBD 2022
RAPERDA PERUBAHAN APBD
RAPERDA PERUBAHAN APBD 2024
RAPERDA PERUBAHAN APBD 2023
RAPERDA PERUBAHAN APBD 2022
PERUBAHAN APBD
PERUBAHAN APBD 2025
PERUBAHAN APBD 2024
PERUBAHAN APBD 2023
PERUBAHAN APBD 2022
SK Kepala Daerah tentang PPKD
PENETAPAN PERDA PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD
LKPD
LO
LAK
LPSAL
LPE
LRA OPD UNAUDITED
LRA
LRA PPKD
LRA SKPD
NERACA
CALK
LK BUMD
OPINI BPK
Beranda
PROFIL
VISI & MISI
PEJABAT
TUPOKSI
ALAMAT KANTOR
PETA LOKASI
BERITA
INFO
KEGIATAN
SEKILAS KOTA
PUBLIKASI
INFOGRAFIS
INFORMASI APBK
HIBAH & BANSOS
LAKIP
SAKIP
SOTK
PENATAUSAHAAN ASET
PERATURAN WALIKOTA
QANUN/ PERDA
PERATURAN LAINNYA
ORGANISASI
STRUKTUR ORGANISASI
KEPALA DINAS
SEKRETARIAT
BIDANG ANGGARAN
BIDANG PERBENDAHARAAN
BIDANG PENDATAAN
BIDANG PENAGIHAN
BIDANG ASET
BIDANG AKUNTANSI
TRANSPARANSI PENGELOLAAN ANGGARAN DAERAH
KUA & PPAS
RINGKASAN RKA
RINGKASAN RKA PERUBAHAN
RINGKASAN DPA
RAPERDA APBD
APBD
RAPERDA PERUBAHAN APBD
PERUBAHAN APBD
SK Kepala Daerah tentang PPKD
PENETAPAN PERDA PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD
LKPD
OPINI BPK
ORGANISASI
Upload on Friday, January 20, 2017
Views: 36
Banda Aceh - Pemerintah Kota Banda Aceh meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemko Banda Aceh 2014 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)-RI Perwakilan Aceh. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemko Banda Aceh 2014 dengan predikat WTP itu diserahkan kepada Wali Kota Banda Aceh Hj Illiza Saaduddin Djamal SE oleh Kepala Sub Auditorat Aceh I BPK Perwakilan Aceh Syafruddin Lubis di kantor BPK setempat, Rabu (22/4/2015). Dalam sambutannya, Wali Kota Illiza mengatakan pihaknya sangat bersyukur atas raihan opini WTP yang ketujuh kalinya secara berturut-turut ini. “Ini juga menjadi ujian dan tantangan bagi kami untuk terus berjuang dan berusaha agar lebih baik lagi ke depan.” Dalam 60 hari kedepan, sambung Illiza, pihaknya juga bertekad untuk segera menindaklanjuti sejumlah rekomendasi dari BPK terkait LHP atas Laporan Keuangan Pemko Banda Aceh 2014. “Kami mengucapkan terima kasih kepada BPK dan semoga WTP ini memberi keberkahan kepada Kota Banda Aceh yang hari ini genap berusia 810 tahun. WTP ini juga menjadi kado bagi masyarakat Kota Banda Aceh,” kata wali kota. Mengawali sambutannya, Syafruddin mengatakan pemberian WTP untuk Banda Aceh ini merupakan yang ketiga tahun ini setelah sebelumnya Aceh Tamiang dan Kota Langsa juga meraih prestasi serupa. “Dari hasil pemeriksaan kami, Banda Aceh kembali meraih WTP untuk ketujuh kalinya secara berturut-turut. Ini tentu tidak lepas dari kerja sama yang baik antara pihak eksekutif dan legislatif.” Terkait penerapan sistem akuntasi akruwal pada tahun ini dan kesiapan SDM aparatur pemerintahan, BPK, kata dia, siap memfasilitasi pelatihan-pelatihan dengan mendatangkan instruktur dari Pusdiklat BPK. “Meski telah memperoleh WTP ketujuh, kami berharap Pemko Banda Aceh jangan lengah. Harapan kita, sebagai ibukota provinsi, prestasi yang termasuk rekor nasional ini bisa tetap dijaga dan Banda Aceh bisa menjadi benchmarking bagi daerah-daerah lain.” Selain kepada wali kota, Syafruddin yang pada kesempatan itu mewakili Kepala BPK-RI Perwakilan Aceh Maman Abdulrachman yang berhalangan hadir, juga menyerahkan satu eks berkas LHP tersebut kepada Ketua DPRK Banda Aceh Arif Fadhillah SIKom. Arif Fadhillah dalam sambutan singkatnya mengatakan, pemberian opini WTP atas LHP Laporan Keuangan Pemko Banda Aceh 2014 ini merupakan kado terindah bagi Kota Banda Aceh karena bertepatan dengan hari jadinya ke-810. “Keberhasilan ini hasil dari kerja sama semua pihak. Kami akan memonitor dalam 60 hari ke depan terkait tindaklanjut dari sejumlah rekomendasi dari BPK. Dan kami akan imbangi dengan tata kelola keuangan yang lebih baik lagi, jika bisa sampai dengan WTP ke-10 nantinya,” kata Arif. Turut mendampingi wali kota pada acara tersebut antara lain Sekdako Banda Aceh Ir Bahagia Dipl SE, Kepala DPKAD Banda Aceh Drs Purnama Karya MM dan Kepala Inspektorat Banda Aceh Rita Pujiastuti AP. (Jun) reference : bandaacehkota.go.id