KEBIJAKAN AKUNTANSI

Upload on Monday, June 26, 2023

PERWAL Kebijakan Akuntansi No 44 Tahun 2022

Lampiran 01 KERANGKA KONSEPTUAL AKUNTANSI PEMERINTAH

Lampiran 02 PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN

Lampiran 03 LAPORAN REALISASI ANGGARAN DAN LAPORAN PERUBAHAN SAL

Lampiran 04 KEBIJAKAN AKUNTANSI NERACA

Lampiran 05 KA 04 LAPORAN OPERASIONAL DAN LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Lampiran 06 LAPORAN ARUS KAS

Lampiran 07 KEBIJAKAN AKUNTANSI CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Lampiran 08 KEBIJAKAN AKUNTANSI KAS DAN SETARA KAS

Lampiran 09 KEBIJAKAN AKUNTANSI PERSEDIAAN

Lampiran 10 PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI PIUTANG

Lampiran 11 KEBIJAKAN AKUNTANSI INVESTASI

Lampiran 12 KEBIJAKAN AKUNTANSI ASET TETAP

Lampiran 13 KEBIJAKAN AKUNTANSI ASET LAINNYA

Lampiran 14 KEBIJAKAN AKUNTANSI KEWAJIBAN

Lampiran 15 KEBIJAKAN AKUNTANSI PENDAPATAN-LO

Lampiran 16 KEBIJAKAN AKUNTANSI PENDAPATAN-LRA

Lampiran 17 KEBIJAKAN AKUNTANSI BEBAN

Lampiran 18 KEBIJAKAN AKUNTANSI BELANJA

Lampiran 19 KEBIJAKAN AKUNTANSI TRANSFER

Lampiran 20 KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMBIAYAAN

Lampiran 21 KEBIJAKAN AKUNTANSI DANA CADANGAN

LAMPIRAN 22 KEBIJAKAN AKUNTANSI KOREKSI KESALAHAN,PERUBAHAN

Lampiran PERWALI THN 2015 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI KOTA BANDA ACEH

 

Views: 0

Copyright © BPKK Banda Aceh 2021
Banda Aceh - Walikota Banda Aceh Aminullah Usman memberi perintah untuk menindak tegas pemilik usaha yang tidak memiliki izin dan menghindari pajak daerah. Perintah itu merupakan tanggapan Aminullah atas laporan Kepala Badan Pengelola Keuangan Kota (BPKK) Banda Aceh M. Iqbal Rokan tetang adanya Wajib Pajak yang mencoba menghindari kewajibannya. Permasalahan tersebut disampaikan dalam rapat koordinasi antar SKPK dalam hal Penerimaan Asli Daerah (PAD) di ruang rapat pendopo Walikota Banda Aceh pada hari kamis (15/04) pagi waktu setempat. ”Besok tolong di data, hotel dan restoran mana yang main-main dengan pajak. Yang menunggak atau tidak ada izinnya. Beri peringatan terakhir. Jika tidak ada respon, saya perintahkan kepada Satpol PP untuk disegel!,” Tegasnya. Aminullah melanjutkan bahwa Pemkot Banda Aceh selama ini sudah cukup lunak dalam hal pajak daerah terutama pajak hotel dan restoran. Hal ini dilakukan demi membantu kondisi perekonomian masyarakat kota yang nyaris ambruk dihantam pandemi Covid-19. Namun seiring keadaan ekonomi yang semakin membaik, pemerintah Banda Aceh harus kembali berlari mengejar ketertinggalan. “Untuk mengejar ketertinggalan, kita butuh penanganan yang serius. Pajak yang dibayar itu bukan dari keuntungan mereka, tapi dari masyarakat. Para pelaku usaha hotel dan restoran itu hanya menjadi perantara. Jadi jika mereka menghindar dari petugas, itu sama saja telah menggelapkan uang negara,” Tambahnya. Bahkan, Aminullah mengungkapkan jika setelah dipelajari ternyata terdapat unsur pidana, bukan tidak mungkin permasalahan itu akan diselesaikan melalui jalur hukum. “Kalau memang sudah sangat membandel, tidak apa-apa (diproses hukum). Agar menjadi pelajaran bagi yang lainnya supaya taat kepada peraturan.” Lebih lanjut Walikota Banda Aceh periode 2017-2022 tersebut juga mengingatkan kepada petugas di lapangan agar tidak sewenang-wenang dalam melaksanakan tugas. “Yang paling penting pastikan setiap tindakan ada dasar hukumnya,” Tutupnya. Sebagai informasi, kota Banda Aceh memberlakukan Qanun no. 7 tahun 2011 tentang Pajak Restoran serta Qanun no. 6 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel. Dalam qanun tersebut disebutkan bahwa pemilik usaha hotel dan restoran yang beroperasi di wilayah Kota Banda Aceh wajib memungut pajak sebesar 10% dari setiap transaksi. Pajak tersebut kemudian disetorkan kepada pemerintah sebagai salah satu sumber PAD dimana pada hari ini, 25% belanja Kota Banda Aceh ditopang oleh PAD tersebut. (bink)