KEBIJAKAN AKUNTANSI

Upload on Monday, June 26, 2023

PERWAL Kebijakan Akuntansi No 44 Tahun 2022

Lampiran 01 KERANGKA KONSEPTUAL AKUNTANSI PEMERINTAH

Lampiran 02 PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN

Lampiran 03 LAPORAN REALISASI ANGGARAN DAN LAPORAN PERUBAHAN SAL

Lampiran 04 KEBIJAKAN AKUNTANSI NERACA

Lampiran 05 KA 04 LAPORAN OPERASIONAL DAN LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Lampiran 06 LAPORAN ARUS KAS

Lampiran 07 KEBIJAKAN AKUNTANSI CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Lampiran 08 KEBIJAKAN AKUNTANSI KAS DAN SETARA KAS

Lampiran 09 KEBIJAKAN AKUNTANSI PERSEDIAAN

Lampiran 10 PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI PIUTANG

Lampiran 11 KEBIJAKAN AKUNTANSI INVESTASI

Lampiran 12 KEBIJAKAN AKUNTANSI ASET TETAP

Lampiran 13 KEBIJAKAN AKUNTANSI ASET LAINNYA

Lampiran 14 KEBIJAKAN AKUNTANSI KEWAJIBAN

Lampiran 15 KEBIJAKAN AKUNTANSI PENDAPATAN-LO

Lampiran 16 KEBIJAKAN AKUNTANSI PENDAPATAN-LRA

Lampiran 17 KEBIJAKAN AKUNTANSI BEBAN

Lampiran 18 KEBIJAKAN AKUNTANSI BELANJA

Lampiran 19 KEBIJAKAN AKUNTANSI TRANSFER

Lampiran 20 KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMBIAYAAN

Lampiran 21 KEBIJAKAN AKUNTANSI DANA CADANGAN

LAMPIRAN 22 KEBIJAKAN AKUNTANSI KOREKSI KESALAHAN,PERUBAHAN

Lampiran PERWALI THN 2015 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI KOTA BANDA ACEH

 

Views: 4

Copyright © BPKK Banda Aceh 2021
BANDA ACEH - Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kota Banda Aceh mengingatkan para pemasang reklame dinding (wall painting) untuk mengurus izin sebelum melakukan pengecatan materi iklan pada dinding bangunan atau toko di Kota Banda Aceh. Pemasangan reklame baru bisa dikerjakan setelah keluar izin dan besaran penetapan pajak. Demikian dikatakan Kasie Penetapan Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kota Banda Aceh, Zuhri SSos menjawab Serambi, Selasa (26/3). Menurutnya, DPKAD akan menegur jika pemasang reklame tak memiliki izin tetapi langsung mengecat materi iklan pada dinding toko. Terkait perusahaan yang memasang reklame secara illegal, Zuhri menyatakan pihaknya akan memberikan surat peringatan terlebih dahulu, dan pemasang wajib mengecat kembali bangunan itu seperti semula. Sebab, pemasangan tanpa izin menurut Zuhri cukup mengganggu kenyamanan Kota Banda Aceh. “Untuk yang ketahuan tanpa izin kita akan berikan surat peringatan dan suruh cabut dengan cara mengecat balik dinding, menghapus materi iklan dimaksud,” katanya. Ia juga mengatakan, pajak yang dikenakan untuk setiap reklame berbeda, berdasarkan luas tempat yang digunakan dan lokasi reklame tersebut dipasang. DPKAD sendiri telah menentukan kelompok kelas jenis reklame seperti di jalan kategori kelas utama, kelas I,II, dan III. “Semakin strategis tempatnya, semakin tinggi nilai pajak yang ditentukan,” kata Zuhri. Dikatakannya, untuk urutan pemasangan reklame lokasi terlebih dahulu wajib dilihat pemasang. Setelah itu pihaknya akan memproses surat perizinan dan pengecekan kembali sekaligus izin dari pemilik bangunan yang akan dicat materi iklan. Zuhri juga mengingatkan kepada para pemasang reklame dinding untuk tetap berkoordinasi dan memenuhi persyaratan pengurusan yang telah ditentukan seperti, fotocopy KTP, data perusahaan, denah lokasi, titik pemasangan, dan desain reklame.(m) (http://aceh.tribunnews.com/2013/03/27/dpkad-ingatkan-pemasang-reklame)