Beranda
PROFIL
VISI & MISI
PEJABAT
TUPOKSI
ALAMAT KANTOR
PETA LOKASI
BERITA
INFO
KEGIATAN
SEKILAS KOTA
PUBLIKASI
INFOGRAFIS
INFORMASI APBK
HIBAH & BANSOS
LPJ HIBAH & BANSOS
DAFTAR NAMA CALON PENERIMA BANTUAN SOSIAL
DAFTAR REALISASI PENERIMA BANTUAN SOSIAL
DAFTAR NAMA CALON PENERIMA HIBAH
DAFTAR REALISASI PENERIMA BANTUAN HIBAH
LAKIP
SAKIP
RTP
RENSTRA
IKU
RENJA
RKT
PERJANJIAN KINERJA
RENCANA AKSI
LKjIP
POHON KINERJA
PAKTA INTEGRITAS
SOTK
PENATAUSAHAAN ASET
REKAPITULASI BMD
ASET TANAH DAN BANGUNAN
STANDAR HARGA
PERATURAN WALIKOTA
SOP BPKK
PELAKSANAAN PELAYANAN PAJAK DAERAH
KEBIJAKAN AKUNTANSI
QANUN/ PERDA
PERATURAN LAINNYA
ORGANISASI
STRUKTUR ORGANISASI
KEPALA DINAS
SEKRETARIAT
BIDANG ANGGARAN
BIDANG PERBENDAHARAAN
BIDANG PENDATAAN
BIDANG PENAGIHAN
BIDANG ASET
BIDANG AKUNTANSI
TRANSPARANSI PENGELOLAAN ANGGARAN DAERAH
KUA & PPAS
KUA
PPAS
RINGKASAN RKA
RKA PPKD
RKA SKPD 2025
RKA SKPD 2024
RKA SKPD 2023
RKA SKPD 2022
RKA SKPD 2020
RKA SKPD 2019
RKA SKPD 2018
RKA SKPD 2017
RKA SKPD 2016
RKA SKPD 2015
RKA SKPD 2014
RINGKASAN RKA PERUBAHAN
RKA PERUBAHAN 2023
RKA PERUBAHAN 2022
RINGKASAN DPA
DPA PPKD
DPA SKPD 2025
DPA SKPD 2024
DPA SKPD 2023
DPA SKPD 2022
DPA SKPD 2020
DPA SKPD 2019
DPA SKPD 2018
DPA SKPD 2017
DPA SKPD 2016
DPA SKPD 2015
DPA SKPD 2014
RAPERDA APBD
RAPERDA APBD 2025
RAPERDA APBD 2024
RAPERDA APBD 2023
RAPERDA APBD 2022
APBD
APBD 2025
APBD 2024
APBD 2023
APBD 2022
RAPERDA PERUBAHAN APBD
RAPERDA PERUBAHAN APBD 2024
RAPERDA PERUBAHAN APBD 2023
RAPERDA PERUBAHAN APBD 2022
PERUBAHAN APBD
PERUBAHAN APBD 2025
PERUBAHAN APBD 2024
PERUBAHAN APBD 2023
PERUBAHAN APBD 2022
SK Kepala Daerah tentang PPKD
PENETAPAN PERDA PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD
LKPD
LO
LAK
LPSAL
LPE
LRA OPD UNAUDITED
LRA
LRA PPKD
LRA SKPD
NERACA
CALK
LK BUMD
OPINI BPK
Beranda
PROFIL
VISI & MISI
PEJABAT
TUPOKSI
ALAMAT KANTOR
PETA LOKASI
BERITA
INFO
KEGIATAN
SEKILAS KOTA
PUBLIKASI
INFOGRAFIS
INFORMASI APBK
HIBAH & BANSOS
LAKIP
SAKIP
SOTK
PENATAUSAHAAN ASET
PERATURAN WALIKOTA
QANUN/ PERDA
PERATURAN LAINNYA
ORGANISASI
STRUKTUR ORGANISASI
KEPALA DINAS
SEKRETARIAT
BIDANG ANGGARAN
BIDANG PERBENDAHARAAN
BIDANG PENDATAAN
BIDANG PENAGIHAN
BIDANG ASET
BIDANG AKUNTANSI
TRANSPARANSI PENGELOLAAN ANGGARAN DAERAH
KUA & PPAS
RINGKASAN RKA
RINGKASAN RKA PERUBAHAN
RINGKASAN DPA
RAPERDA APBD
APBD
RAPERDA PERUBAHAN APBD
PERUBAHAN APBD
SK Kepala Daerah tentang PPKD
PENETAPAN PERDA PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD
LKPD
OPINI BPK
PAKTA INTEGRITAS
Upload on Friday, February 28, 2025
PAKTA INTEGRITAS 2025
Views: 2
Banda Aceh – Pemerintah Kota Banda Aceh terus menunjukkan komitmennya dalam mengoptimalkan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pemanfaatan teknologi informasi. Salah satu langkah strategis yang tengah dijalankan adalah pemasangan alat perekam transaksi daring (Tapping Box) di berbagai titik Wajib Pajak. Sepanjang tahun 2025, Pemko menargetkan pemasangan sebanyak 301 unit alat tersebut. Langkah ini ditinjau langsung oleh Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah Kota Banda Aceh, Jalaluddin, saat melakukan pemasangan tapping box ke sejumlah Wajib Pajak pada Senin (12/05/2025). Turut mendampingi dalam kegiatan tersebut Asisten III Administrasi Umum Setdakota Banda Aceh Faisal, Plt Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Kota (BPKK) Banda Aceh Alriandi Adiwinata, serta Kepala Bidang Pendataan dan Penetapan Pajak Daerah Zuhri beserta jajaran. “Target kita secara total terealisasi 400 unit Tapping Box pada Wajib Pajak PBJT, dengan 301 unit di antaranya terpasang pada tahun 2025. Fokus pemasangan diarahkan pada objek pajak Barang dan Jasa Tertentu seperti restoran, hotel, dan parkir,” ungkap Plt Sekda Jalaluddin. Ia menambahkan, Tapping Box memungkinkan Pemko memantau transaksi secara realtime, sehingga proses pengawasan terhadap penerimaan pajak menjadi lebih transparan dan akurat. “Dengan alat ini, potensi kebocoran PAD dapat ditekan secara signifikan. Selain itu, pelaku usaha juga diuntungkan karena dapat memantau penjualannya dari jarak jauh,” ujarnya. Menariknya, seluruh perangkat yang dipasang disediakan secara gratis oleh Pemko Banda Aceh dan disesuaikan dengan karakteristik usaha masing-masing. Ini menjadi bentuk nyata dukungan pemerintah terhadap pertumbuhan sektor usaha lokal, sambil mendorong kepatuhan pajak yang lebih baik. Sementara itu, Plt Kepala BPKK Banda Aceh Alriandi Adiwinata menekankan pentingnya inovasi digital dalam sistem pengelolaan PAD. “Sebagai OPD pengelola PAD, kami terus mengembangkan sistem berbasis teknologi. Salah satunya adalah aplikasi pendaftaran Wajib Pajak online Silakan. Kini, dengan hadirnya Tapping Box, monitoring transaksi dapat dilakukan secara digital melalui dashboard terintegrasi,” jelasnya. Ia juga menyampaikan harapan agar seluruh proses pemungutan pajak, mulai dari pendaftaran, penetapan hingga pembayaran, dapat sepenuhnya dilakukan secara digital di masa mendatang. Dalam kunjungan lapangan tersebut, rombongan meninjau langsung pemasangan Tapping Box pada tiga pelaku usaha, yaitu Restoran Al-Ajib Fried Chicken, Mie Gacoan Batoh, serta Seafood Karibia. Langkah ini menjadikan pengelolaan pajak daerah yang lebih modern, transparan, dan berbasis teknologi. Dengan strategi ini, Pemko Banda Aceh berharap PAD dapat terus meningkat, demi mendukung pembangunan kota secara berkelanjutan.[]