TRANSPARANSI PENGELOLAAN ANGGARAN DAERAH

Upload on Tuesday, October 28, 2025

Laporan Keuangan Pemerintah Kota Banda Aceh

Banda Aceh - Pemerintah Kota Banda Aceh melalui UPTD PBB dan BPHTB melaksanakan monitoring dan evaluasi terkait Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kecamatan Meuraxa Kota Banda Aceh. Kegiatan itu berlangsung pada hari kamis (22/06/2023) pagi di Hana Karu Café, Gampong Blang. Pada kesempatan tersebut, turut hadir Kepala UPTD PBB dan BPHTB Nurbaiti, Kepala Tata Usaha UPTD PBB dan BPHTB Zulfahri, Camat Meuraxa Mustafa, Koordinator PBB Kecamatan Meuraxa, serta para petugas PBB tingkat Gampong di Kecamatan Meuraxa. Kepala UPTD PBB dan BPHTB Nurbaiti melalui Kepala Tata Usaha Zulfahri dalam keterangannya menyebutkan bahwa kegiatan ini merupakan salah satu upaya untuk memantau realisasi PAD dari sektor PBB. “Setelah penandatanganan komitmen dengan petugas gampong pada bulan maret lalu, kita terus memantau setiap perkembangan terkait realisasi PBB di Kota Banda Aceh. Kita berharap kinerja petugas gampong dapat maksimal sehingga PBB dapat terealisasi sesuai target yang telah ditetapkan”, Ujarnya. Zulfahri menambahkan bahwa kegiatan serupa telah dilaksanakan mulai bulan mei lalu. Secara bertahap, UPTD PBB dan BPHTB telah melakukan monitoring dan evaluasi pada setiap kecamatan di Kota Banda Aceh. “Kecamatan Meuraxa adalah kecamatan terakhir yang kami evaluasi. Melihat realisasi pada tiap Gampong di Meuraxa yang masih dibawah target, kami berupaya untuk memetakan masalah apa yang dihadapi petugas gampong untuk kemudian kita carikan solusinya bersama-sama”, tuturnya. Lebih lanjut Zulfahri berharap kesadaran dari seluruh Wajib Pajak untuk membayarkan PBB secara tepat waktu sebelum jatuh tempo. Menurut Zulfahri, PBB merupakan salah satu sumber pendapatan di Kota Banda Aceh yang manfaatnya akan dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat di setiap gampong. “Dana hasil PBB ini nantinya akan kita distribusikan kembali kepada Pemerintahan Gampong dalam bentuk Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah. DBH ini dapat dipergunakan untuk kesejahteraan masyarakat mulai dari pembangunan infrastruktur di gampong hingga untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat”, Pungkasnya. (bink)